Pulihkan Kawasan Tangkapan Air, Dinas Kehutanan Bali Gandeng Nuanu Social Fund dan Bali Tourism Board
Dinas Kehutanan Provinsi Bali secara resmi meluncurkan inisiatif strategis untuk memulihkan ekosistem hulu dengan melakukan penanaman 100 pohon di kawasan hutan seluas 1.000 meter persegi di sekitar Pura Luhur Batukaru, Tabanan. Program reforestasi jangka panjang ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Nuanu Social Fund dan Bali Tourism Board. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi terhadap ancaman degradasi lingkungan di kawasan tangkapan air yang krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan sektor pariwisata di Bali. Program penanaman ini direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2 September 2026, memastikan setiap langkah dilakukan dengan presisi teknis dan pengawasan yang ketat.
Pemilihan jenis pohon dalam program ini tidak dilakukan secara sembarangan. Sebanyak 30 pohon beringin, 50 pohon mahoni, dan 20 pohon cempaka (Magnolia champaca) telah dipilih berdasarkan kajian ekologis yang mendalam mengenai karakteristik tanah di lereng Gunung Batukaru. Pohon beringin dipilih karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyimpan cadangan air tanah, sementara mahoni dan cempaka dipilih karena ketahanannya terhadap kondisi topografi lereng yang curam serta nilainya yang tinggi dalam konteks kebudayaan lokal masyarakat Bali. Pemilihan varietas ini mencerminkan komitmen untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem yang berkelanjutan, bukan sekadar penanaman simbolis.
Pentingnya menjaga kawasan lereng Gunung Batukaru tidak bisa dipandang sebelah mata. Wilayah ini merupakan jantung bagi 20 sistem irigasi subak di Catur Angga Batukaru yang melayani lahan pertanian di tujuh desa di sekitarnya, termasuk kawasan Warisan Budaya Dunia Jatiluwih yang tersohor. Penurunan tutupan vegetasi di dataran tinggi berpotensi besar mengurangi daya serap air tanah, yang pada gilirannya akan memicu erosi dan sedimentasi di wilayah hilir. Jika dibiarkan, kerusakan ini akan berdampak langsung pada produktivitas sektor pertanian dan mengganggu keseimbangan hidrologis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat agraris di Bali.
Kabid Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat DKLH Provinsi Bali, I Ketut Subandi, memberikan penekanan khusus mengenai orientasi pemulihan ekosistem. Menurutnya, keberhasilan sebuah program reforestasi tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah pohon yang ditanam. "Reforestasi tidak cukup hanya dengan menghitung berapa banyak pohon yang ditanam. Yang lebih penting adalah memastikan kawasan kembali memiliki fungsi ekologis yang baik dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan serta masyarakat sekitar," ujar Ketut Subandi dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026). Fokus utamanya adalah bagaimana kawasan tersebut mampu kembali menjalankan perannya sebagai "menara air" alami yang menyerap curah hujan dan menyalurkannya ke mata air di bawahnya.
Untuk menjamin tingkat keberhasilan yang tinggi, Nuanu Social Fund mengambil tanggung jawab penuh atas pendanaan program. Dana tersebut mencakup seluruh siklus hidup tanaman, mulai dari pengadaan bibit berkualitas, proses penanaman yang mengikuti standar kehutanan, penyiraman rutin di musim kemarau, hingga pemantauan berkala selama 12 bulan ke depan. Transparansi menjadi prinsip utama dalam proyek ini, di mana data mengenai tingkat kelangsungan hidup tanaman (survival rate) akan dipublikasikan secara terbuka pada September 2027. Hal ini dilakukan untuk memberikan akuntabilitas publik dan menjadi bahan evaluasi bagi program-program reforestasi berikutnya.
Head of Nuanu Social Fund, Auditya Sari, menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam reforestasi bukanlah saat penanaman, melainkan fase pemeliharaan pasca-tanam. "Reforestasi tidak selesai ketika pohon selesai ditanam. Justru sebagian besar kebutuhan pemeliharaan dan risikonya berada pada saat setelah penanaman, seperti ancaman hama, kekeringan, atau gangguan manusia," jelas Auditya. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat adat dan para pengempon (pengelola) Pura Luhur Batukaru menjadi pilar utama. Kepercayaan masyarakat setempat dalam menjaga hutan adat mereka merupakan modal sosial yang tak ternilai untuk memastikan bibit-bibit pohon tersebut tumbuh besar hingga dewasa.
Di sisi lain, sektor pariwisata yang diwakili oleh Bali Tourism Board juga menunjukkan komitmen nyata. Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menegaskan bahwa keterlibatan industri pariwisata dalam aksi lingkungan ini bukan sekadar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), melainkan sebuah bentuk investasi strategis. "Setiap hotel, restoran, dan vila di pulau ini menggunakan air yang pada awalnya berasal dari curah hujan yang ditampung oleh kawasan lereng seperti Batukaru. Industri pariwisata memiliki kepentingan langsung terhadap kemampuan kawasan tangkapan air ini untuk tetap berfungsi. Tanpa air yang cukup, pariwisata Bali tidak akan bisa berjalan," tegas Ida Bagus.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, dan sektor swasta ini diharapkan dapat menjadi cetak biru (blueprint) bagi upaya pelestarian lingkungan di Bali ke depannya. Dengan mengintegrasikan pengetahuan teknis kehutanan, pendanaan yang berkelanjutan, serta kearifan lokal masyarakat adat, model ini terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Keberhasilan program di Batukaru ini ditargetkan untuk direplikasi pada kawasan konservasi lainnya yang mengalami deforestasi di seluruh Bali.
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan berkomitmen untuk terus mendorong sinergi serupa. Mengingat Bali merupakan destinasi wisata global yang sangat bergantung pada keindahan alam dan ketersediaan sumber daya air, maka menjaga hulu hutan adalah harga mati. Inisiatif ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari filosofi Tri Hita Karana, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan.
Secara teknis, pemantauan berkala yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan akan mencakup pemetaan vegetasi, analisis kualitas tanah, dan pembersihan gulma yang menghambat pertumbuhan pohon. Selain itu, keterlibatan pihak akademisi dan ahli kehutanan juga dipertimbangkan untuk memberikan pendampingan teknis secara lebih mendalam. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan 100 pohon yang ditanam akan tumbuh menjadi hutan kecil yang mampu memberikan dampak signifikan bagi ekosistem lokal.
Pada akhirnya, program reforestasi di lereng Gunung Batukaru ini adalah langkah nyata dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan krisis air yang semakin nyata. Kolaborasi yang terjalin antara Dinas Kehutanan, Nuanu Social Fund, dan Bali Tourism Board membuktikan bahwa ketika berbagai pemangku kepentingan bersatu untuk satu tujuan mulia, pemulihan alam bukanlah hal yang mustahil. Aksi ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat Bali dan dunia pariwisata bahwa kelestarian alam adalah fondasi utama dari keberlanjutan ekonomi dan kehidupan sosial di Pulau Dewata. Melalui dedikasi dan kerjasama yang berkesinambungan, masa depan hutan Bali diharapkan tetap terjaga, memberikan manfaat bagi generasi masa kini dan masa depan.