Diduga Ada Potongan Rp6 Juta per Titik, Dana PISEW Jabar Diminta Diaudit Menyeluruh dan Transparan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menggerogoti pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2026 di Jawa Barat telah memicu gelombang protes keras. Puluhan mahasiswa dan pemuda yang bersatu padu di bawah bendera Kembang Cadas Reformis (BADAR) tak tinggal diam. Pada hari Senin, 10 November 2026, mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat, menyuarakan tuntutan tegas untuk pengusutan tuntas dugaan pemotongan dana bantuan PISEW di 51 titik yang tersebar di wilayah tersebut. Lebih dari sekadar protes, massa juga menuntut transparansi penuh dari pihak BPBPK Jawa Barat terkait pengelolaan dan penyaluran anggaran program vital ini.
Akar permasalahan ini berawal dari temuan indikasi praktik pengondisian yang mencurigakan dalam pelaksanaan program PISEW. Lebih mengkhawatirkan lagi, dana bantuan yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur perdesaan diduga kuat telah disunat oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6942/KPTS/M/2026 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur, setiap titik kegiatan PISEW seharusnya menerima alokasi bantuan sebesar Rp500 juta. Anggaran fantastis ini dirancang untuk dikelola melalui mekanisme swakelola oleh masyarakat, dengan tujuan ganda: mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang esensial sekaligus memacu peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan. Namun, hasil investigasi lapangan yang dipaparkan oleh BADAR justru mengungkap fakta pahit: dugaan pemotongan dana berkisar antara Rp5 juta hingga Rp6 juta pada setiap titik kegiatan.
Ferri, selaku Koordinator Lapangan BADAR, dengan tegas menyuarakan keprihatinannya atas temuan ini. Ia menilai bahwa dugaan pemotongan dana tersebut memerlukan perhatian serius dan tindakan segera dari pihak berwenang. "Anggaran Rp500 juta per titik itu adalah uang rakyat yang seharusnya turun 100 persen untuk membangun infrastruktur desa. Faktanya di lapangan, dana tersebut diduga disunat dengan target 5 hingga 6 juta per titiknya," tegas Ferri dalam orasinya yang membakar semangat massa. Ia menekankan bahwa dalam petunjuk teknis manapun, tidak pernah ada aturan yang melegitimasi pemotongan dana masyarakat dengan alasan apapun. Dana bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan seharusnya mengalir tanpa hambatan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tanpa dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Menyikapi situasi yang meresahkan ini, BADAR merumuskan empat tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Tuntutan pertama adalah agar Kepala BPBPK Jawa Barat segera mengambil tanggung jawab penuh. Mereka menuntut klarifikasi yang terbuka dan jujur mengenai dugaan pengondisian serta pemotongan anggaran PISEW 2026 di 51 titik yang menjadi sorotan. Keterbukaan ini dianggap sebagai langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik.
Tuntutan kedua, yang tidak kalah pentingnya, adalah desakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya melalui Inspektorat Jenderal. BADAR meminta agar dilakukan audit investigatif secara menyeluruh. Audit ini tidak hanya terbatas pada proses pencairan anggaran yang diduga telah dikorupsi, tetapi juga harus mencakup pemeriksaan mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar termanfaatkan untuk pembangunan yang semestinya, bukan malah menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab.
Tuntutan ketiga yang dilayangkan oleh BADAR adalah meminta aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan praktik pungli dan korupsi dalam program PISEW 2026. Penyelidikan ini harus dilakukan secara independen dan profesional, demi menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi para pelaku. BADAR meyakini bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
Terakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, BADAR menuntut agar hasil audit investigatif dan proses penegakan hukum terhadap dugaan pungli dana PISEW 2026 di Jawa Barat dipublikasikan secara terbuka. Transparansi dalam penyampaian informasi ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah dan memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang menjadi sasaran utama program PISEW.
Program PISEW sendiri memiliki peran strategis dalam memajukan daerah. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur sosial ekonomi, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan, membuka akses ekonomi yang lebih luas, serta menciptakan lapangan kerja. Mulai dari pembangunan jalan desa, irigasi, embung, hingga fasilitas publik lainnya, semuanya diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian lokal. Namun, jika dana yang dialokasikan justru menjadi lahan basah bagi praktik pungli, maka tujuan mulia program ini akan tercoreng dan masyarakatlah yang paling dirugikan.
Perlu digarisbawahi bahwa alokasi dana sebesar Rp500 juta per titik bukanlah jumlah yang sedikit. Dana tersebut merupakan investasi negara untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap sen dari anggaran tersebut harus dikelola dengan penuh integritas dan akuntabilitas. Adanya dugaan pemotongan dana, bahkan sekecil apapun, adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan merusak tatanan pembangunan yang adil dan merata.
Kasus dugaan pungli dalam program PISEW ini bukan sekadar isu lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dan pemuda melalui aksi yang dilakukan oleh BADAR menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran semakin meningkat. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton pasif, tetapi aktif bersuara dan menuntut hak mereka atas pengelolaan anggaran negara yang bersih.
Pihak BPBPK Jawa Barat, yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program ini di tingkat provinsi, diharapkan dapat memberikan respon yang cepat dan konstruktif terhadap tuntutan BADAR. Keterlambatan dalam memberikan klarifikasi atau pengabaian terhadap tuntutan ini hanya akan semakin memperburuk citra lembaga dan menimbulkan spekulasi yang lebih luas. Dialog terbuka dan upaya penyelesaian masalah secara kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menemukan solusi terbaik.
Lebih jauh lagi, audit investigatif yang diminta oleh BADAR haruslah dilakukan oleh pihak yang independen dan memiliki keahlian di bidangnya. Hasil audit haruslah objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang terbukti ada praktik pungli, maka pelaku harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, juga memiliki peran sentral dalam mengawasi jalannya program-program yang didanai APBN. Inspektorat Jenderal, sebagai unit pengawas internal, haruslah proaktif dalam mendeteksi dan menindak potensi penyimpangan anggaran. Keterlibatan aktif inspektorat dalam kasus ini akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dari akar rumput.
Penting untuk diingat bahwa program PISEW adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan perdesaan. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat perdesaan akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas ekonomi, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, jika dana yang seharusnya menjadi modal pembangunan ini dikorupsi, maka cita-cita mulia tersebut akan semakin jauh dari jangkauan.
Masyarakat, sebagai penerima manfaat utama dari program ini, memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara dialokasikan dan digunakan. Transparansi adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Aksi BADAR ini adalah pengingat penting bagi semua pihak bahwa pengawasan publik adalah salah satu benteng terkuat dalam pemberantasan korupsi.
Ke depannya, diharapkan agar proses pengawasan dan pelaporan dugaan penyimpangan anggaran dapat diperkuat. Mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi masyarakat perlu disediakan, sehingga setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas anggaran publik. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, upaya pemberantasan pungli dan korupsi dapat membuahkan hasil yang nyata, demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia.