Permintaan Listrik Indonesia Diproyeksi Tembus 1.813 TWh pada 2060
Transformasi energi di Indonesia tengah memasuki babak krusial dengan lonjakan kebutuhan listrik yang diprediksi mencapai angka fantastis dalam tiga dekade mendatang. Berdasarkan studi komprehensif yang dilakukan oleh Tenggara Strategics dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, konsumsi listrik nasional diestimasi akan melesat dari 539 terawatt-hour (TWh) pada 2025 menjadi 1.813 TWh pada 2060. Pertumbuhan masif ini mencerminkan transisi ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada energi listrik sebagai motor utama penggerak aktivitas domestik maupun industri.
Hasil penelitian ini dipaparkan secara mendalam dalam ajang bergengsi Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 yang berlangsung pada Selasa (6/10). Para pakar menyoroti bahwa kenaikan permintaan listrik ini bukan sekadar angka statistik, melainkan manifestasi dari pergeseran pola konsumsi energi di tingkat rumah tangga dan sektor transportasi, serta didorong oleh ambisi besar Indonesia dalam melakukan hilirisasi industri.
Sektor rumah tangga menjadi pilar utama dalam proyeksi ini, dengan kontribusi sebesar 28 persen terhadap total permintaan listrik nasional di masa depan. Perubahan perilaku masyarakat, terutama peralihan penggunaan energi fosil ke energi bersih, menjadi katalisator utamanya. Salah satu instrumen kunci dalam perubahan ini adalah program konversi kompor LPG ke kompor induksi. Fenomena ini dipandang sebagai solusi strategis untuk menekan ketergantungan impor energi yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.
Peneliti Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 41,46 persen total konsumsi energi rumah tangga masih bersumber dari LPG. Ironisnya, Indonesia masih sangat bergantung pada pasar global untuk memenuhi kebutuhan LPG domestik, di mana sekitar 77,6 persen kebutuhan tersebut dipenuhi melalui impor. "Konversi ke kompor induksi bukan hanya tentang modernisasi dapur, tetapi merupakan langkah krusial untuk menghemat devisa negara sekaligus mengurangi beban subsidi energi jika dilakukan dengan perangkat yang efisien," jelas Intan.
Estimasi menunjukkan bahwa jika program konversi ini berjalan secara penuh dan masif, Indonesia memerlukan tambahan kapasitas listrik sebesar 27,62 hingga 53,43 gigawatt (GW). Angka ini sangat bergantung pada tingkat efisiensi kompor induksi yang diadopsi oleh masyarakat. Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo, menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi energi. Kompor induksi diakui memiliki keunggulan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompor berbasis LPG, sehingga implementasinya sejalan dengan visi ketahanan energi nasional jangka panjang.
Selain sektor rumah tangga, sektor transportasi menjadi penyumbang signifikan berikutnya dengan proyeksi permintaan listrik sebesar 11 persen pada 2060. Elektrifikasi transportasi massal maupun pribadi dipandang sebagai jawaban atas tantangan polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Studi tersebut mencatat bahwa setiap penambahan satu juta kendaraan listrik di jalan raya dapat menghemat konsumsi bensin hingga 1.250 kiloliter per tahun.
Data menunjukkan bahwa pada 2025, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 23.660 kiloliter bensin, atau setara dengan 65 persen dari total konsumsi nasional. Dengan demikian, percepatan adopsi kendaraan listrik akan memberikan dampak ganda: memperbaiki neraca perdagangan energi dan merangsang pertumbuhan industri manufaktur domestik. Selain itu, ekosistem kendaraan listrik diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja baru hingga 500 ribu orang, mulai dari sektor manufaktur baterai, perakitan kendaraan, hingga penyediaan infrastruktur pengisian daya.
Di sisi lain, sektor industri dan pusat data (data center) menjadi penggerak beban listrik yang tak kalah besar. Hilirisasi nikel, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia saat ini, menuntut ketersediaan energi yang stabil dan masif. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, industri hilirisasi nikel diperkirakan membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik captive sekitar 13,6 GW. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia energi dalam memastikan pasokan listrik bagi kawasan industri yang terus tumbuh.
Kebutuhan akan pusat data juga menunjukkan tren kenaikan eksponensial seiring dengan digitalisasi ekonomi nasional. Permintaan listrik untuk data center diproyeksikan melonjak menjadi 1,7 GW pada pertengahan 2027, dibandingkan dengan 640 megawatt (MW) pada awal tahun 2025. Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma, menyampaikan bahwa para pelaku industri pusat data kini mulai serius beralih ke energi bersih. Sekitar 30 persen anggota IDPRO telah menetapkan target net zero emission pada tahun 2030, sebuah langkah yang selaras dengan tuntutan perusahaan global yang beroperasi di Indonesia.
CEO Climate Group, Helen Clarkson, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa pasokan energi hijau kini menjadi syarat mutlak bagi perusahaan multinasional. Saat ini, sekitar 35 persen anggota RE100—kelompok perusahaan global yang berkomitmen menggunakan energi terbarukan—telah beroperasi di Indonesia. "Ketersediaan energi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing," ungkap Clarkson.
Menanggapi proyeksi lonjakan permintaan tersebut, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri, menekankan pentingnya transisi energi yang terukur. Menurutnya, peningkatan kapasitas listrik nasional harus dibarengi dengan penyediaan bauran energi yang lebih ramah lingkungan (green energy). Ketergantungan pada batubara harus perlahan dikurangi dan digantikan oleh sumber energi terbarukan yang melimpah di Indonesia.
PT PLN (Persero) sebagai penyedia listrik nasional menegaskan kesiapannya dalam menghadapi tantangan transisi ini. EVP Manajemen Aset dan Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN (Persero), Tri Hardimasyar, menjelaskan bahwa strategi utama PLN adalah pengembangan energi surya sebesar 100 gigawatt-peak (GWp) yang akan dilakukan secara bertahap. Pengembangan ini menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang diprediksi akan terus menanjak tajam dalam beberapa dekade ke depan.
Fase pertama dari program pengembangan energi surya ini akan difokuskan pada pengurangan konsumsi diesel di wilayah-wilayah terpencil atau wilayah yang belum terintegrasi dengan jaringan listrik konvensional (sistem isolated). Melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap maupun PLTS terapung, PLN berupaya menghadirkan energi yang lebih bersih dan efisien di daerah pelosok. "Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur penyediaan listrik untuk menjawab kebutuhan energi yang terus meningkat. Langkah pengembangan energi surya 100 GWp adalah bukti komitmen kami dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengejar target net zero emission," tegas Tri Hardimasyar.
Secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan listrik sebesar 1.813 TWh pada 2060 merupakan cerminan dari ambisi besar Indonesia untuk menjadi negara maju dengan fondasi energi yang mandiri dan berkelanjutan. Meskipun tantangan di depan cukup berat—mulai dari kebutuhan investasi yang besar hingga kesiapan teknologi—kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan penyedia energi nasional menjadi kunci utama dalam memastikan transisi energi ini berjalan mulus. Dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti matahari, air, dan panas bumi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan listrik masa depan, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau global. Keberhasilan program ini nantinya akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, di mana kemandirian energi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.