Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai strategi mendorong penguatan industri perbankan daerah sehingga dapat berkontribusi bagi perekonomian regional.
Peran BPD dalam Penguatan Likuiditas BPR Syariah
Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI), Alfi Wijaya menyebutkan konsolidasi BPR Syariah dengan BPR dan BPD terus berlanjut utamanya terkait penguatan likuiditas dimana BPD menjadi penopang likuiditas serta membantu penguatan kapasitas SDM di BPR dan BPR Syariah.
Tantangan dan Upaya Pengembangan Bisnis BPR Syariah
Selain itu seiring dengan perkembangan dan adopsi teknologi digitalisasi, BPR Syariah masih menghadapi tantangan terkait keamanan siber, kemampuan teknologi dan SDM digital.
Tantangan Keamanan Siber
Keamanan siber menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BPR Syariah dalam era digital ini. Dengan semakin canggihnya serangan cyber, BPR Syariah perlu meningkatkan sistem keamanan dan proteksi data agar tidak rentan terhadap serangan yang dapat merugikan nasabah dan institusi.
Kemampuan Teknologi
Peningkatan kemampuan teknologi juga menjadi fokus utama dalam pengembangan bisnis BPR Syariah. Dengan adopsi teknologi terkini, BPR Syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.
SDM Digital
Kesiapan SDM dalam menghadapi era digital juga menjadi hal yang penting. BPR Syariah perlu mengembangkan keterampilan digital karyawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal dalam menjalankan bisnis perbankan.
Dialog dengan Ketua Umum HIMBARSI
Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BPR Syariah dalam mengatasi tantangan tersebut? Simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI), Alfi Wijaya dalam acara Power Lunch, CNBC Indonesia pada Kamis, 19 Desember 2024.
