Menguasai Surat Berharga Negara hingga 28%: Apa Dampaknya?

Table of Contents

Pendahuluan

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) baru-baru ini mengeluarkan sorotan terkait kredibilitas kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) terkait dominasi BI sebagai pemegang terbesar surat berharga negara (SBN). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang risiko-risiko apa yang mungkin dihadapi oleh Indonesia dalam situasi ini.

Analisis Kepemilikan SBN oleh BI

Menurut survei ekonomi OECD Indonesia pada November 2024, kepemilikan BI atas utang pemerintah mencapai 28%, sementara perbankan memiliki 17,9% dan asing atau non residents memiliki 17,9%. Akumulasi institusi keuangan non bank mencapai 36,1%. Kepemilikan BI yang cukup besar ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan berbagi beban dengan Kementerian Keuangan antara tahun 2020-2022.

Risiko Kredit, Risiko Kurs, dan Risiko Tingkat Bunga

Ekonom Bank CIMB Niaga, Mika Martumpal, menyebutkan bahwa kepemilikan BI atas SBN juga bertujuan untuk menekan risiko kredit, risiko kurs, dan risiko tingkat bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan nilai tukar Rupiah melemah, sehingga peran BI dalam menjaga stabilitas mata uang menjadi penting.

Risiko Likuiditas dan Inflasi

Namun, kepemilikan BI atas SBN juga memiliki risiko tersendiri. Jika likuiditas yang disuntikan BI ke dalam sistem keuangan terlalu berlebihan, ada potensi tekanan inflasi dan risiko ‘bubble’ di pasar keuangan. Hal ini tentu perlu dipantau dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia.

Kesimpulan

Dengan kepemilikan BI yang dominan atas SBN, Indonesia perlu waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Penting bagi BI dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengelola risiko-risiko tersebut agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan berkembang.