Bank Indonesia (BI) sebagai Pemegang Terbesar Surat Berharga Negara: Temuan OECD
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mengungkapkan temuan terkait kredibilitas kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Salah satu temuan utama adalah dominan BI sebagai pemegang terbesar surat berharga negara (SBN).
Porsi Kepemilikan BI atas Utang Pemerintah
OECD mencatat bahwa meskipun kebijakan berbagi beban antara BI dan Kementerian Keuangan telah berakhir pada 2023, porsi kepemilikan BI atas utang pemerintah masih sangat besar, mencapai 28%. Sementara itu, porsi perbankan hanya 17,9%, asing atau non residents 17,9%, dan akumulasi institusi keuangan non bank 36,1%.
Perbandingan dengan Periode Awal 2019
Dalam periode awal 2019, porsi kepemilikan BI atas utang pemerintah hanya sebesar 5%, sementara perbankan mencapai 21,8%, asing atau non residents mendominasi sebesar 45,2%, dan akumulasi institusi keuangan non bank 28,1%.
Peran BI dalam Pemegang Utama Utang Pemerintah
Sejak Maret 2021, BI menggantikan investor asing sebagai pemegang utama utang pemerintah. Bank-bank di Indonesia juga meningkatkan kepemilikannya dari 4,8% PDB pada 2019 menjadi 6,7% PDB pada akhir 2023.
Dampak Kepemilikan Utang oleh BI
OECD mengakui bahwa berkurangnya kepemilikan asing menurunkan kerentanan Indonesia terhadap risiko rollover. Namun, jika BI mengurangi kepemilikannya dan menarik likuiditas, pasar mungkin mengalami masalah dalam menyerap utang tambahan tanpa kembalinya investor asing.
Peran Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI)
SRBI adalah instrumen moneter yang diperdagangkan dengan SBN sebagai aset dasar. OECD mencatat bahwa SRBI telah menarik minat investor asing, dengan kepemilikan investor asing sekitar 26% per Juni 2024. Hal ini membantu mendukung neraca keuangan dan cadangan devisa.
Tantangan Kepemilikan Surat Utang oleh BI
OECD menyoroti bahwa kepemilikan surat utang negara oleh BI seharusnya turun karena pelunasan, meskipun tingkat kepemilikan dapat tetap signifikan karena pembelian sekunder, terutama sebagai jaminan atas SRBI.
Kesimpulan
Meskipun BI tetap menjadi pemegang terbesar SBN, perubahan dalam kepemilikan utang pemerintah dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan. Diperlukan kehati-hatian dalam mengelola kepemilikan utang agar tidak menimbulkan risiko yang tidak terduga.
