Masalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia
Masuknya tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin sebanyak 16 bank perekonomian rakyat (BPR). Angka ini melebihi rata-rata jumlah bank yang jatuh setiap tahun menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa setiap tahun sekitar 6 hingga 7 BPR mengalami kejatuhan. Biasanya, kegagalan bank-bank ini disebabkan oleh mismanagement dari pemiliknya.
Penanganan BPR yang Jatuh
LPS telah dialokasikan anggaran untuk menyelamatkan 12 BPR tahun ini. Namun demikian, jumlah bank yang jatuh telah melampaui anggaran tersebut. Purbaya menyatakan bahwa jumlah BPR yang jatuh tahun ini bisa jadi lebih dari anggaran yang disediakan. Hal ini tergantung pada situasi, dan kemungkinan lebih banyak lagi yang akan mengalami kejatuhan. Selain itu, ada program konsolidasi BPR dari OJK yang turut berperan dalam dinamika ini.
Sejak awal tahun hingga 31 Oktober 2024, LPS telah mengeluarkan dana sebesar Rp735,26 miliar untuk membayar klaim nasabah dari bank yang telah dicabut izinnya. Total simpanan dari 108.116 rekening dari 15 bank yang terkena dampak.
Sejak beroperasi pada tahun 2005 hingga 31 Oktober 2024, LPS telah menangani penarikan simpanan dari 137 bank yang kehilangan izinnya. Total dana yang dibayarkan mencapai Rp2,82 triliun, dengan rincian simpanan di bank umum sebesar Rp202 miliar dan BPR/BPRS sebesar Rp2,62 triliun, dari total rekening sebanyak 413.397 rekening.
Daftar BPR yang Jatuh di Tahun Ini
- BPR Wijaya Kusuma
- BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
- BPR Usaha Madani Karya Mulia
- BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
- BPR Purworejo
- BPR EDC Cash
- BPR Aceh Utara
- BPR Sembilan Mutiara
- BPR Bali Artha Anugrah
- BPRS Saka Dana Mulia
- BPR Dananta
- BPR Bank Jepara Artha
- BPR Lubuk Raya Mandiri
- BPR Sumber Artha Waru Agung
- BPR Nature Primadana Capital
- BPRS Kota Juang (Perseroda)
Permasalahan yang dihadapi oleh BPR di Indonesia menjadi perhatian serius bagi OJK dan LPS. Langkah-langkah konsolidasi dan penanganan yang efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan di Tanah Air.
(fsd/fsd)
Artikel Selanjutnya
12 Bank di RI Bangkrut Dalam 6 Bulan Terakhir, Ini Penyebabnya
